DENPASAR, INFO DEWATA – Gubernur Bali, Wayan Koster, memastikan penanganan kemacetan di wilayah Denpasar, Badung, dan sekitarnya kini menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Bali. Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan empat underpass baru dan jaringan jalan lintas kabupaten.
Koster mengungkapkan, solusi jangka panjang terhadap persoalan lalu lintas di Bali telah disusun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh bupati se-Bali.
Salah satu hasil kesepakatan adalah skema pembiayaan berbasis kontribusi 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang akan dikumpulkan dari kabupaten/kota dengan pendapatan tinggi, seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar.
“Kami sudah duduk bersama semua bupati. Pembangunan akan dibiayai dari sharing 10 persen PHR, dan sudah ada kesepakatan untuk itu,” ujar Koster saat menyampaikan pidato pada acara penutupan Bulan Bung Karno di Singaraja, Minggu (29/6/2025).
Dari skema tersebut, Pemprov Bali menargetkan terkumpul dana hingga Rp780 miliar. Rinciannya, Kabupaten Badung diproyeksikan menyumbang Rp600 miliar dari target PHR tahun 2026 sebesar Rp6,1 triliun, sedangkan Gianyar dan Denpasar masing-masing berkontribusi Rp90 miliar.
Empat underpass yang direncanakan akan dibangun di Kota Denpasar. Satu underpass menjadi tanggung jawab Pemprov Bali, satu oleh Pemkab Badung, dan dua lainnya oleh Pemkot Denpasar.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun jalan penghubung baru yang menghubungkan Denpasar dengan wilayah Badung, Tabanan, hingga Karangasem mulai tahun 2026.
“Pada perubahan anggaran 2025 kita fokuskan untuk proses perencanaan dan desain,” jelas Koster. Ia menyebut bahwa biaya pembangunan satu underpass diperkirakan mencapai Rp250 hingga Rp300 miliar.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, maka proyek-proyek strategis tersebut ditargetkan rampung pada 2028. Gubernur optimistis proyek ini akan mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di berbagai simpul lalu lintas utama.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, maka pada 2028 proyek underpass Denpasar akan selesai dan titik-titik macet itu hilang,” tegasnya.
Khusus wilayah Badung yang dikenal sebagai pusat kepadatan dan penyumbang PHR terbesar, Koster menyatakan semua titik kemacetan sudah dipetakan dan ditargetkan tuntas lebih awal.
“Karena uang Badung banyak, harus selesai duluan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, 50 persen dana dari skema sharing PHR akan disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada enam kabupaten/kota yang dinilai masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Sisanya akan difokuskan untuk pembangunan jalan lintas kabupaten yang merupakan kewenangan provinsi dan pusat.
Koster menegaskan, program besar ini bukan sekadar wacana, tetapi dirancang sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan kelancaran transportasi di seluruh Bali.
“Sing dadi cara makan cabe rawit jani gigit jani pedes, sabar bedik,” pungkasnya sambil menggambarkan bahwa hasil pembangunan membutuhkan proses dan ketekunan. (*)
