DENPASAR, INFO DEWATA – Pemerintah Provinsi Bali bergerak cepat menangani kerusakan infrastruktur di jalur utama penghubung wilayah timur dan barat Pulau Dewata, menyusul amblesnya jalan nasional di Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan.
Kejadian tersebut sempat mengganggu distribusi barang dan bahan kebutuhan pokok, namun berkat respons sigap dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, situasi segera terkendali.
Langkah-langkah strategis ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada Selasa, 15 Juli 2025.
“Kerusakan jalan akibat amblesnya gorong-gorong di bawah badan jalan berdampak pada distribusi barang. Tapi pemerintah tidak tinggal diam dan langsung melakukan langkah cepat bersama semua pihak terkait,” tegas Dewa Made Indra dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa sempat terjadi hambatan dalam pendistribusian BBM, LPG, serta komoditas penting lainnya, namun berkat koordinasi lintas sektor, pasokan tetap dapat dijaga dan disalurkan ke berbagai wilayah.
Laporan teknis disampaikan oleh Kasatker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Bali, I Nyoman Jasmara, yang menyebutkan bahwa amblesnya jalan di KM 38+725 disebabkan oleh kerusakan struktur cross drain lama akibat aliran air yang deras.
“Kami langsung melakukan penanganan intensif sejak hari kejadian dengan mengganti drainase menggunakan box culvert 2×2 meter serta memperkuat struktur jalan secara menyeluruh,” ujarnya.
Adapun proses penanganan mencakup timbunan material granular, pemasangan geotekstil, pengecoran beton, hingga pengaturan lalu lintas secara berkala. Hingga 14 Juli 2025, progres pekerjaan dinyatakan sudah melampaui target harian.
“Dengan dukungan penuh semua stakeholder, kami optimistis jalur ini sudah bisa difungsikan kembali paling lambat minggu depan, bahkan mungkin lebih cepat,” tambah Jasmara.
Upaya cepat dan terkoordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga stabilitas inflasi, menjamin kelancaran arus logistik, dan memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu. (*)
