DENPASAR, INFO DEWATA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali, I Nengah Adi Susanto, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sejak 1 Januari 2025. Keputusan ini memunculkan dinamika baru dalam tubuh partai menjelang konsolidasi politik pasca Pilkada serentak 2024.
Adi Susanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW PSI Bali. Langkah ini merupakan keputusan pribadi, bukan akibat konflik internal. Ia menyatakan ingin lebih fokus mengurus dunia pendidikan, khususnya Yayasan Widhi Sastra Nugraha yang kini ia pimpin pasca wafatnya ketua yayasan tersebut pada November 2024.
I Nengah Adi Susanto dikenal sebagai mantan Calon Wakil Walikota Denpasar pada Pilkada 2025 dan tokoh penting dalam struktur PSI Bali. Ia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Widhi Sastra Nugraha yang menaungi Kampus Monarch Bali dengan cabang di lima kabupaten di Bali.
Peristiwa ini terjadi di Bali, khususnya dalam lingkup internal DPW PSI Bali, yang kini mengalami kekosongan kepemimpinan wilayah hingga serah terima jabatan dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk dari DPP PSI.
Pengunduran diri Adi Susanto efektif per 1 Januari 2025, namun baru terkonfirmasi secara publik pada Kamis, 1 Mei 2025. Alasan utama pengunduran diri adalah ketidakmampuannya untuk membagi waktu antara aktivitas politik dan tanggung jawab baru di bidang pendidikan.
“Karena mau fokus urus sekolah dan agen penempatan, saya tidak bisa bagi waktu saya di politik lagi,” ujarnya. Ia juga menegaskan tidak ada konflik atau tekanan dari internal partai.
Adi Susanto menyampaikan pengunduran dirinya secara formal dan menyatakan tetap sebagai anggota biasa PSI. Meski telah mundur, proses serah terima jabatan kepada Plt belum terlaksana karena penunjukan berasal dari jajaran pengurus pusat partai (DPP PSI).
Langkah mundur Adi Susanto membuka pertanyaan terkait mekanisme regenerasi dan kaderisasi partai politik di daerah. Dalam konteks politik lokal Bali, kekosongan kepemimpinan di tingkat wilayah berpotensi memengaruhi efektivitas pergerakan PSI, khususnya dalam menyiapkan agenda politik menjelang Pemilu 2029.
Keterlibatan DPP PSI dalam menunjuk Plt menandakan perlunya kontrol pusat terhadap stabilitas wilayah, tetapi juga menyoroti tantangan otonomi kader daerah dalam proses transisi.
Apakah PSI mampu menjaga momentum pertumbuhan di Bali pasca mundurnya tokoh sentral seperti Adi Susanto? Hal ini akan sangat bergantung pada strategi rekrutmen dan konsolidasi organisasi yang dijalankan dalam beberapa bulan ke depan. (*)
