DENPASAR, INFO DEWATA – Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan transportasi berkelanjutan dan mempercepat pemerataan ekonomi di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta, secara resmi meluncurkan kembali operasional Trans Metro Dewata (TMD) pada Jumat (18/4) di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar.
Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Koster, Wagub Giri Prasta, serta para undangan menaiki langsung Bus TMD dari Jayasabha menuju GOR Ngurah Rai, Denpasar. Momentum ini sekaligus menandai penguatan sektor transportasi umum di kawasan metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi Bali.
Pengoperasian kembali TMD, yang sempat terhenti sejak Januari 2025, diikuti dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan proyek infrastruktur di enam kabupaten: Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan objek wisata.
Gubernur Koster menjelaskan, akibat efisiensi anggaran di Kementerian Perhubungan RI, dana operasional TMD kini dibiayai melalui skema pembagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 30% dari Pemerintah Provinsi Bali dan 70% dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita. Skema pembiayaan ini menunjukkan kolaborasi kuat antarwilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi regional.
Sebanyak 75 unit bus akan melayani enam koridor utama, antara lain K1 (Central Parkir Kuta–Terminal Pesiapan) hingga K6 (Central Parkir Kuta–Bandara–Central Parkir ITDC Nusa Dua). Infrastruktur transportasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa operasional TMD bukan semata-mata untuk keuntungan komersial, melainkan sebagai layanan publik. “Ini adalah hak masyarakat Bali untuk mendapatkan transportasi layak, dan sekaligus upaya strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui mobilitas yang lebih efisien,” tegasnya.
Kehadiran transportasi publik yang andal dipandang penting untuk menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan, dua sektor vital yang menopang ekonomi Bali. Dengan kemudahan akses antarwilayah, perputaran ekonomi di berbagai pusat kegiatan masyarakat diharapkan meningkat signifikan.
Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga menetapkan mekanisme baru untuk penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari alokasi 10% realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan, dan minuman di Badung, Gianyar, dan Denpasar. Dana BKK akan digunakan untuk membiayai proyek strategis seperti pengolahan sampah, pengembangan transportasi publik, dan perbaikan layanan umum di enam kabupaten penerima.
Langkah ini bertujuan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah Bali yang selama ini cenderung terpusat di Bali Selatan.
“BKK ini diarahkan pada pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan di seluruh Bali,” ujar Gubernur Koster.
Acara peluncuran turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bali, serta undangan lainnya. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menandakan dukungan penuh terhadap program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Bali.
Dengan langkah-langkah ini, Bali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. (*)
