BADUNG, INFODEWATA.COM – Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12,3 triliun lebih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski realisasi pendapatan tahun 2025 diperkirakan tak mencapai target, Pemkab Badung tetap optimistis mampu merealisasikan rencana ambisius tersebut.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 tetap berpedoman pada prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas fiskal. “APBD bukan sekadar angka, tapi instrumen kebijakan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD di DPRD Badung, baru-baru ini.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, total pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp12,3 triliun lebih. Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,5 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp812,4 miliar.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan Rp13,2 triliun, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp6,7 triliun (50,74 persen), Belanja Modal Rp4,1 triliun (31,30 persen), Belanja Tidak Terduga Rp211,4 miliar (1,59 persen), serta Belanja Transfer Rp2,1 triliun (16,37 persen).
Sementara pembiayaan daerah dirancang melalui penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp159,4 miliar dan pembiayaan utang daerah sebesar Rp1,3 triliun. Dana ini rencananya digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kuta Utara dan Kuta Selatan.
Padahal, hingga akhir September 2025, realisasi PAD Badung baru mencapai Rp5,7 triliun dari target Rp9,3 triliun. Kendati demikian, Bupati Adi Arnawa tetap optimistis pendapatan tahun depan akan meningkat. “Kalau bicara target, itu kan asumsi. Tentu ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi. Semua sudah melalui pertimbangan,” kata mantan Sekda Badung itu.
Optimisme tersebut didukung oleh program Supervisi Pendapatan Daerah (SUPD) yang tengah dijalankan Pemkab Badung. Program lintas perangkat daerah ini bertujuan memperluas basis wajib pajak melalui pendataan potensi pajak baru. “Dari kegiatan ini, diperkirakan ada sekitar 19 ribu calon wajib pajak baru. Saat ini sedang kami verifikasi dan validasi. Begitu ditetapkan menjadi NPWPD, akan menjadi sumber pendapatan baru,” ungkap Bupati asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan itu.
Selain itu, Pemkab Badung juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif.
Adi Arnawa menegaskan, strategi peningkatan PAD terus dipantau langsung bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Saya tahu tantangannya berat, tapi saya yakin bisa. Kuncinya ada di SDM, dedikasi, dan integritas,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Badung berharap RAPBD 2026 tidak hanya menjadi instrumen keuangan semata, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Badung secara berkelanjutan. (*)