DENPASAR, INFO DEWATA – Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Program ini menyasar keluarga miskin dan rumah tangga yang belum memiliki lulusan sarjana. Sebanyak 1.450 mahasiswa akan menerima beasiswa penuh dari Pemprov Bali, yang mencakup biaya pendidikan hingga kebutuhan hidup selama delapan semester.
Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Gubernur Bali Wayan Koster dan pimpinan dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bali, yang berlangsung di Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (29/7/2025). Gubernur Koster menyebut program ini merupakan hasil gotong royong antara Pemprov Bali dan seluruh perguruan tinggi di Bali.
“Untuk tahap satu ini, karena waktunya singkat, total kuota yang bisa diakomodasi sebanyak 1.450 mahasiswa dari 28 perguruan tinggi di Bali,” kata Koster. Ia menambahkan, semua biaya pendidikan dan kehidupan mahasiswa akan ditanggung oleh Pemprov Bali.
Setiap mahasiswa akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1 juta per bulan. Sementara untuk kebutuhan hidup dan tempat tinggal, mahasiswa yang berdomisili di Denpasar dan Badung akan menerima bantuan sebesar Rp1,4 juta per bulan. Adapun mahasiswa yang tinggal di Buleleng dan Karangasem akan mendapatkan Rp1,2 juta per bulan. Bantuan ini diberikan maksimal selama delapan semester atau empat tahun.
Biaya tersebut mencakup keseluruhan proses pendidikan. Para mahasiswa penerima program tidak akan dibebani biaya pendaftaran, uang pangkal, pembangunan, atau biaya lainnya oleh kampus. “Biaya hidup termasuk kosnya juga ditanggung, tanpa pungutan apa pun dari perguruan tinggi,” ujar Koster.
Program ini memiliki kriteria yang ketat. Hanya rumah tangga miskin yang belum memiliki lulusan sarjana yang dapat mengikutinya. Pihak kampus akan melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Pemerintah dan perguruan tinggi telah menetapkan syarat ketat dan akan melakukan verifikasi sebelum penerimaan mahasiswa,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Untuk tahap awal, dari Agustus hingga Desember 2025, anggaran yang disiapkan dari APBD Bali mencapai Rp9,7 miliar. Sementara itu, untuk pembiayaan penuh selama satu tahun di 2026 mendatang, pemerintah memproyeksikan kebutuhan dana sekitar Rp27 miliar.
Koster menyampaikan bahwa program ini akan terus diperluas dan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kabupaten Gianyar menjadi yang pertama ikut serta dalam program ini. Targetnya, mulai 2026, semua daerah di Bali ikut membiayai mahasiswa sesuai kemampuan fiskal masing-masing.
“Kalau sekarang baru Gianyar, nanti 2026 semua kabupaten/kota akan terlibat. Mereka bisa bantu 100 atau 200 mahasiswa, tergantung kemampuan keuangan daerahnya,” ujarnya.
Dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana, Pemprov Bali berharap membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin, sekaligus mencetak generasi muda yang berdaya saing dan berkontribusi dalam pembangunan Bali ke depan. (*)
