TABANAN, INFO DEWATA – Pemerintah Kabupaten Tabanan semakin serius dalam membangun tata kelola desa berbasis digital. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tabanan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 450 juta untuk mendukung program Data Desa Presisi sebagai upaya penguatan sistem pemerintahan berbasis data.
Dilansir dari situs tmc.tabanankab.go.id, dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan server cloud, domain desa.id, lisensi, serta Dashboard Data Desa Presisi yang akan dimanfaatkan oleh 133 desa di wilayah Tabanan. Langkah ini sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi.
Kepala Bidang E-Government Diskominfo Tabanan, I Gede Wayan Siswantara, S.E., menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas server tahun ini akan memastikan layanan yang optimal bagi seluruh desa.
“Tahun lalu, kapasitas server masih dalam tahap pengembangan. Tahun ini, kami telah meningkatkannya sehingga 133 desa dapat memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, desa tidak perlu lagi menganggarkan dana untuk sewa cloud,” ujar Siswantara.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan transformasi digital di sektor pemerintahan desa. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan publik, keterbukaan data, serta mempercepat pembangunan daerah dengan sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi.
Program digitalisasi desa ini juga menjadi bagian dari strategi Bupati Tabanan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan adanya Dashboard Data Desa Presisi, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan berbasis data yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Program ini juga dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam era keterbukaan informasi publik. Selain itu, dengan adanya sistem digital yang lebih kuat, desa-desa di Tabanan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. (*)
