DENPASAR, INFO DEWATA – Pemerintah Provinsi Bali resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 4.351 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 89 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (28/5), dalam sebuah acara besar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali.
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang menyebut momen tersebut sebagai hari bersejarah bagi para aparatur negara. “SK ini bukan sekadar kertas. Ini jaminan masa depan kalian sebagai pegawai pemerintah,” tegas Koster di hadapan ribuan peserta.
Namun, suasana haru dan bahagia dalam seremoni itu berubah menjadi tegang ketika Gubernur dua periode tersebut memberikan arahan keras kepada seluruh ASN. Ia menyinggung isu-isu sensitif yang mencoreng wajah birokrasi, seperti praktik perselingkuhan dan percaloan jabatan di lingkungan Pemprov Bali. “Tidak boleh ada yang selingkuh di kantor. Kalau saya dengar, kepala dinas dan pegawainya langsung saya berhentikan,” ujarnya lantang.
Koster secara khusus mengungkap bahwa isu tersebut telah terjadi di Dinas Pendidikan dan tidak segan menyebut bahwa dirinya mengetahui oknum yang terlibat. “Yang diajak selingkuh, saya tahu,” sindirnya. Ia mengingatkan seluruh kepala dinas agar mengawasi bawahannya secara ketat dan membangun budaya kerja yang bersih.
Lebih jauh, Koster menegaskan keberadaan tim pengawas non-formal yang ia sebut sebagai “tim bayangan”, yang bertugas memantau perilaku ASN di luar pengawasan institusional. “Tidak ada yang tahu mereka siapa, tapi mereka ada dan bekerja,” katanya.
Dalam pernyataan politik yang sarat makna, Koster juga menyerang praktik sogok-menyogok untuk mendapatkan posisi jabatan struktural. Ia memperingatkan agar tidak ada ASN yang mengklaim kedekatan dengan dirinya atau pejabat tinggi lain sebagai tiket promosi. “Kalau terbukti SK-nya diperoleh secara tidak sah, saya cabut langsung. Jangan coba-coba,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Bali, menurut Koster, kini berkomitmen menerapkan merit system secara murni dalam penataan jabatan. Proses promosi dan mutasi akan sepenuhnya didasarkan pada kualifikasi, kinerja, dan rekam jejak. “Enggak ada yang karena dekat. Ukurannya rapor, bukan relasi,” tegasnya.
Kepada seluruh kepala dinas, badan, dan biro, Gubernur juga menuntut penetapan target kinerja yang terukur dan realistis sesuai bidang kerja masing-masing. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.
Di sisi lain, acara ini juga menjadi momen yang emosional bagi para PPPK dan CPNS yang telah berjuang bertahun-tahun. Oly, salah satu PPPK yang baru menerima SK, mengaku sangat bersyukur setelah 14 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer di SMAN 1 Bebandem, Karangasem. “Akhirnya bisa mengangkat kepala, bangga dengan apa yang sudah saya lalui,” ucapnya.
Ia bercerita bahwa sebelumnya hidup dengan gaji di bawah UMK dan harus bekerja sampingan sebagai MUA untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Persiapan tes PPPK ia lalui dengan belajar penuh selama satu setengah bulan. “Kita harus tetap semangat, walaupun belum diangkat pun kerja harus sungguh-sungguh,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyampaikan arahan khusus kepada Direktur BPD Bali, Nyoman Sudharma, agar memprioritaskan pengajuan kredit dari para ASN baru yang ingin menggunakan SK mereka sebagai jaminan pinjaman. “Biasanya habis dapat SK langsung ingin ajukan kredit, ya untuk beli rumah, kendaraan, dan sebagainya. Saya minta BPD memfasilitasi dengan bunga rendah,” katanya.
Stand layanan BPD Bali turut hadir di lokasi pelantikan dan menerima banyak pertanyaan dari ASN terkait prosedur penggadaian SK. Analisis BPD, Sintya, menyebut bahwa pihaknya siap memfasilitasi pinjaman dengan plafon kredit mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan tenor 1 sampai 5 tahun. “Kami komitmen membantu, sesuai arahan Pak Gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menanggapi santai pernyataan Gubernur terkait dugaan perselingkuhan ASN. Menurutnya, hal itu hanya contoh yang tidak perlu ditindaklanjuti lebih jauh. “Itu cuma contoh, jangan dicari-cari siapa orangnya. Yang penting jangan sampai ada yang begitu lagi,” katanya saat ditemui di RSUD Bali Mandara. (*)
