BULELENG, INFODEWATA.COM – Pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pemberian insentif bagi pecalang di seluruh Bali tetap berjalan dan ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Kebijakan ini menyasar lebih dari 20 ribu pecalang yang tersebar di sekitar 1.500 desa adat se-Bali.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri acara penyerahan seragam pecalang di Setra Desa Adat Buleleng, Sabtu (7/2/2026). Dalam kesempatan itu, Koster menegaskan komitmennya untuk merealisasikan janji yang pernah disampaikan saat masa kampanye.
Pada sesi tanya jawab, perwakilan pecalang Desa Adat Buleleng mempertanyakan kepastian waktu realisasi insentif tersebut. Mereka mengingatkan bahwa pecalang selama ini disebut sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban adat di Bali. Salah satu pecalang, Nyoman Sukerena alias Pak Koming, secara langsung menyampaikan harapan agar janji tersebut dapat diwujudkan sebelum masa jabatan berakhir.
Menanggapi hal itu, Koster menegaskan bahwa dirinya tidak melupakan komitmen tersebut. Ia menilai peran pecalang sangat strategis, tidak hanya dalam menjaga keamanan desa adat, tetapi juga dalam melestarikan adat dan budaya Bali. “Pecalang ini peranannya sangat penting. Saya beberapa kali melibatkan pecalang dan responsnya selalu cepat, tanpa banyak pertimbangan. Meski tanpa honor, mereka tetap bekerja dengan semangat, bahkan hanya bermodal nasi jinggo,” ujar Koster.
Menurutnya, rencana pemberian insentif telah dibahas bersama berbagai pihak dan pada prinsipnya hanya menunggu kesiapan waktu serta anggaran. Namun demikian, ia mengakui bahwa pada tahun 2026 insentif tersebut belum dapat direalisasikan karena anggaran daerah masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Koster menjelaskan, fokus anggaran tahun ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk pembebasan lahan untuk proyek shortcut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat agar dapat segera dieksekusi. “Saya masih menghitung, kalau tahun ini memang belum bisa karena anggarannya belum cukup,” katanya.
Pemberian insentif bagi pecalang ini disebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Bali terhadap penguatan desa adat, sekaligus pengakuan atas dedikasi pecalang yang selama ini berperan aktif menjaga stabilitas sosial dan adat di Bali. Pemerintah optimistis, mulai 2027 kebijakan tersebut dapat berjalan seiring dengan penataan prioritas anggaran daerah. (*)