DENPASAR, INFO DEWATA – Beredarnya foto dan video pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Bali yang memuat bendera Partai Gerindra menuai sorotan publik. Spekulasi pun bermunculan di media sosial yang mengaitkan organisasi masyarakat (ormas) tersebut dengan Partai Gerindra, memancing reaksi dari berbagai kalangan.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali, Kadek ‘Rambo’ Budi Prasetya, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa tidak ada hubungan afiliasi antara Partai Gerindra dan Ormas GRIB.
“Kami tidak mengetahui lokasi pelantikan tersebut. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah memiliki hubungan afiliasi dengan GRIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (5/5/2025).
Rambo menambahkan, secara prinsip Gerindra Bali membuka ruang persahabatan dengan semua ormas selama berlandaskan ideologi Pancasila. Namun secara kelembagaan, ia menegaskan tidak ada kerja sama atau hubungan resmi dengan GRIB. “Berkawan boleh, tapi berafiliasi langsung tidak pernah,” tegasnya.
Sebelumnya, publik Bali dihebohkan dengan kemunculan dokumentasi pelantikan Ketua DPD GRIB Bali, Yosef Nahak. Dalam acara tersebut tampak hadir Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules Rosario de Marshall, serta atribut organisasi dan bendera partai politik. Belum diketahui pasti di mana dan kapan pelantikan itu berlangsung, namun foto-foto yang tersebar luas telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran ormas baru, khususnya yang berasal dari luar Bali, menimbulkan kekhawatiran terkait stabilitas keamanan daerah. Manggala Madya Pasikian Pacalang MDA Kabupaten Klungkung, Yudhi Pasek Kusuma, secara terbuka menyuarakan keresahan atas potensi gesekan sosial yang ditimbulkan.
“Kami khawatir ormas-ormas dari luar akan memicu perebutan wilayah dan terjadi gesekan dengan ormas lokal atau pecalang sebagai pengaman desa adat,” ujar Yudhi Pasek, Jumat (2/5/2025). Ia menilai, selain aparat TNI dan Polri, Bali sudah memiliki sistem keamanan adat yang kuat melalui pecalang, yang dibentuk berdasarkan hukum adat dan budaya lokal.
Yudhi mendesak Majelis Desa Adat (MDA) Bali agar segera mengambil sikap tegas dalam menyikapi kehadiran ormas luar yang dinilai mengancam tatanan adat dan kearifan lokal. “Ormas dari luar tidak akan memahami nilai-nilai dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat Bali,” pungkasnya.
Seiring dengan meningkatnya tensi politik dan dinamika organisasi kemasyarakatan di Bali, isu ini menyoroti pentingnya koordinasi antara partai politik, tokoh adat, dan aparat keamanan dalam menjaga harmoni sosial dan integritas adat yang menjadi ciri khas Pulau Dewata. (*)
