BADUNG, INFO DEWATA – Polemik kehadiran organisasi masyarakat (ormas) yang berbau premanisme kembali mencuat ke permukaan. Di tengah upaya menjaga stabilitas sosial dan citra pariwisata Bali, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster menyuarakan penolakan tegas terhadap eksistensi ormas yang dinilai menyimpang dari fungsi sosial dan legalitas formal.
Organisasi masyarakat yang diduga menyelubungi praktik premanisme menjadi sorotan pemerintah daerah. Beberapa ormas ditengarai memanfaatkan status legalitas untuk melakukan tindakan intimidatif di ruang publik. Aksi-aksi ini bukan hanya mengganggu ketertiban, namun juga mencederai wajah Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, secara terbuka menolak kehadiran ormas berbau premanisme di wilayahnya, termasuk di seluruh Bali. Penegasan ini didasarkannya pada sikap serupa dari Gubernur Bali, Wayan Koster, yang sebelumnya telah menyampaikan penolakan dalam berbagai forum resmi.
“Kami sepakat dengan Gubernur. Tidak semua ormas seperti itu, tapi yang jelas berbau premanisme tidak kami beri ruang,” kata Adi Arnawa.
Pernyataan Bupati Adi Arnawa disampaikan di wilayah Badung, pusat pariwisata Bali yang menjadi barometer keamanan dan kenyamanan wisatawan. Penolakan ini juga digaungkan dalam momentum peresmian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice oleh Gubernur Koster di Puspem Badung, menandakan komitmen lintas lembaga terhadap penegakan hukum.
Isu mencuat dalam beberapa waktu terakhir setelah ditemukan beberapa aktivitas ormas yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan hukum. Puncaknya, ketika ormas-ormas tersebut terlibat dalam aksi intimidasi yang menimbulkan keresahan publik.
Penolakan terhadap ormas berbau premanisme bukan hanya persoalan keamanan, tapi menyangkut stabilitas politik lokal dan nasional. Bali, sebagai kawasan strategis pariwisata dan budaya, tidak boleh dikotori oleh aktivitas organisasi yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. “Kami mendukung penuh aparat TNI dan Polri untuk menegakkan hukum. Badung harus tetap aman dan nyaman, baik untuk warga maupun wisatawan,” tegas Bupati asal Pecatu tersebut.
Pemerintah Kabupaten Badung mendukung pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme dan mendorong kerja sama lintas sektor demi menjaga marwah hukum dan politik di Bali. Gubernur Bali pun menggarisbawahi pentingnya menjaga ruang publik dari infiltrasi kelompok yang bertindak di luar hukum dengan kedok ormas. “Ormas yang berwajah preman tak punya tempat di Bali,” tandas Gubernur Koster. (*)
