DENPASAR, INFODEWATA.COM – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan komitmen untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI), guna memastikan layanan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menghadiri rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2). Dalam forum itu, Koster menegaskan kesiapan Bali untuk menjadi bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik yang menjadi prioritas nasional.
Transformasi digital melalui adopsi DPI dan AI diarahkan sebagai penggerak utama (enabler) program strategis pemerintah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan akuntabel. Digitalisasi ini diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi data masyarakat penerima bantuan sekaligus meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Panjaitan, menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan atau govtech dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Melalui penerapan DPI dan AI, pemerintah menargetkan peningkatan akurasi penyaluran program perlindungan sosial serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, tata kelola bantuan sosial akan diarahkan berbasis kebutuhan (on demand), terverifikasi, dan didukung sistem pertukaran data antarlembaga yang terintegrasi. Skema ini memungkinkan masyarakat mengetahui secara terbuka daftar penerima bantuan, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga prosesnya lebih transparan.
Selain sektor bantuan sosial, transformasi digital juga menyasar layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar semakin terintegrasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Optimalisasi E-Katalog dan E-Budgeting turut dilakukan guna meningkatkan efisiensi belanja negara dan menyederhanakan layanan administrasi pemerintahan.
Pemanfaatan DPI dan AI juga diperluas untuk memperbaiki tata kelola penerimaan negara, termasuk pada sistem SIMBARA, Coretax, PNBP, hingga sektor sawit. Infrastruktur Digital Publik sendiri mencakup identitas digital, sistem pembayaran digital, serta mekanisme pertukaran data yang terstandarisasi.
Sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional, Bali dinilai perlu memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun digital, guna menjaga daya saing dan kualitas layanan publik. Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan tersebut.
Bali ditargetkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI dan AI. Secara nasional, peluncuran program ini direncanakan berlangsung di 200 kabupaten dengan sasaran 200 hingga 250 juta penduduk telah terintegrasi dalam sistem digitalisasi bantuan sosial pada Oktober mendatang.
Dengan penerapan sistem ini, penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima (G2P) diharapkan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, serta dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat luas.