Hukum

Sidak Program MBG, DPRD Tabanan Soroti Ketimpangan Menu Antar Sekolah Dasar

Komisi IV DPRD Tabanan saat melakukan sidak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SD di Tabanan dan memeriksa paket makanan siswa. (Foto: Istimewa)
Komisi IV DPRD Tabanan saat melakukan sidak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SD di Tabanan dan memeriksa paket makanan siswa. (Foto: Istimewa)

TABANAN, INFODEWATA.COM – Komisi IV DPRD Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (27/2/2026), guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Dalam sidak tersebut, dewan belum menemukan adanya kasus keracunan makanan. Namun, mereka mendapati adanya perbedaan kualitas dan variasi menu yang diterima siswa di sekolah yang berbeda.

Nuanu Future Talks Satukan Chef dan Pelaku Hospitality Bahas Masa Depan Gastronomi Bali

Perbedaan mencolok terlihat saat rombongan mengunjungi SDN 1 Dajan Peken dan SDN 6 Delod Peken. Di SDN 6 Delod Peken, siswa menerima paket menu kering yang dinilai lebih premium, berupa susu Bear Brand, roti dorayaki, serta jambu biji berukuran besar. Sementara di SDN 1 Dajan Peken, menu yang dibagikan berupa roti biasa, abon ayam, dan jeruk berukuran kecil dengan kualitas yang dinilai kurang optimal.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menegaskan bahwa sidak ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kasus makanan tidak layak konsumsi maupun keracunan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.

“Kami ingin memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar operasional prosedur yang jelas dan seragam. Jangan sampai ada perbedaan kualitas yang mencolok, padahal anggarannya sama,” tegasnya.

Menurutnya, program MBG memiliki tujuan strategis untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah dasar. Karena itu, pengelolaan distribusi dan kualitas makanan harus dikontrol secara ketat agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik.

Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh pengelola SPPG guna menyamakan persepsi dan standar layanan. Koordinasi dengan pihak sekolah juga akan diperkuat, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, termasuk yang memiliki alergi terhadap jenis makanan tertentu.

DPRD berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan sistem pelaksanaan program MBG di Tabanan, sehingga kualitas layanan gizi bagi siswa dapat terjaga dan merata di setiap sekolah penerima manfaat.

Bagikan