TABANAN, INFODEWATA.COM – Kabupaten Tabanan hingga kini masih mengalami keterbatasan alat pendeteksi tsunami di tengah luasnya bentang pantai selatan yang dimiliki. Saat ini, daerah tersebut baru memiliki satu unit alat pendeteksi tsunami yang terpasang di Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan, I Nyoman Sri Nadha Giri, menyampaikan bahwa secara ideal wilayah Tabanan membutuhkan sekitar lima unit alat pendeteksi tsunami. Jumlah tersebut disesuaikan dengan panjang garis pantai selatan yang membentang dari wilayah timur hingga barat, termasuk kawasan Kecamatan Selemadeg Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jembrana.
“Saat ini baru satu alat yang terpasang. Itu pun merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali dan sudah cukup lama diberikan,” ujar Sri Nadha Giri, Rabu (11/2).
Meski hanya memiliki satu unit, ia memastikan alat tersebut masih berfungsi dengan baik karena dilakukan pengecekan rutin setiap bulan. Namun demikian, keberadaan satu alat dinilai belum memadai untuk memberikan peringatan dini secara menyeluruh bagi masyarakat pesisir Tabanan.
Menurutnya, jika alat pendeteksi tsunami hanya terpasang di kawasan Kedungu, maka suara peringatan dini tidak akan menjangkau wilayah pantai yang lebih jauh seperti Tegal Mengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur, terlebih hingga Selemadeg Barat. “Jaraknya terlalu jauh, otomatis tidak kedengaran,” jelasnya.
Walaupun secara historis Kabupaten Tabanan belum pernah mengalami kejadian tsunami, BPBD menilai upaya mitigasi tetap menjadi hal yang penting. Letak geografis Tabanan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuat potensi bencana alam tetap perlu diantisipasi melalui sistem peringatan dini yang memadai.
“Kalau bisa kami dibantu tambahan sekitar lima alat, agar bisa dipasang di wilayah barat dan tengah kawasan pantai,” harapnya.
Sri Nadha Giri menambahkan, usulan penambahan alat pendeteksi tsunami sebenarnya telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Namun, besarnya anggaran menjadi salah satu kendala utama. Satu unit alat pendeteksi tsunami diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.
“Selain mahal, informasinya alat ini juga sulit didapat karena diproduksi di Jepang,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, BPBD Tabanan tidak memaksakan pengadaan secara mandiri karena keterbatasan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa pengadaan alat pendeteksi tsunami memerlukan kolaborasi lintas pemerintah.
“Kalau kita pengadaan sendiri susah, karena biaya terlalu tinggi untuk satu unit,” katanya.
Sambil menunggu realisasi usulan tersebut, BPBD Tabanan terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan simulasi penanganan bencana hingga ke tingkat desa. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi potensi bencana alam.
“Mudah-mudahan usulan bisa diakomodir. Sementara itu, kesiapsiagaan masyarakat tetap kami perkuat,” tandasnya.