DENPASAR, INFODEWATA.COM – Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pemanfaatan kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi bersih sekaligus penguatan pariwisata berkelanjutan. Sebagai tahap awal, kawasan Ubud hingga Nusa Penida disiapkan menjadi proyek percontohan zona kendaraan listrik, sejalan dengan upaya menjadikan Bali pelopor ekonomi hijau di tingkat nasional.
Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (24/1/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV Ecosystem) di Bali yang telah dilakukan pada 26 Desember 2025 bersama pemerintah daerah, PLN, dan perwakilan agen pemegang merek (ATPM). Dalam rapat lanjutan tersebut, Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa kendaraan listrik lebih efisien, hemat energi, minim kebisingan, serta bebas emisi gas buang.
“Program ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia secara sekala dan niskala,” ujarnya.
Menurut Koster, rencana penggunaan kendaraan listrik sebenarnya telah dirancang sejak lama, namun sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mulai pulih, Pemerintah Provinsi Bali kini mendorong realisasi kebijakan tersebut, termasuk menjadikan Bali sebagai pionir industri kendaraan listrik nasional.
Ia menyebutkan, zonasi awal kendaraan listrik akan difokuskan di kawasan Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, hingga Nusa Penida. “Nusa Penida akan diarahkan menjadi green island. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menyatakan kesiapan dan dukungannya,” jelasnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, khususnya ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Selain itu, kampanye penggunaan kendaraan listrik perlu melibatkan komunitas masyarakat serta pelaku usaha, termasuk melalui kegiatan promosi yang melibatkan pemerintah dan pengguna kendaraan listrik.
“Dengan kendaraan listrik, masyarakat lebih hemat dan efisien. Tidak perlu membeli bensin, tidak perlu ganti oli, dan biaya perawatan juga lebih ringan,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan bahwa kendaraan listrik memberikan manfaat signifikan bagi pengguna, terutama dari sisi penghematan biaya operasional harian dan perawatan yang lebih sederhana. Selain itu, kendaraan listrik menawarkan pengalaman berkendara yang senyap, responsif, dan bebas emisi.
Adi Priyanto memastikan bahwa PLN siap mendukung kebutuhan listrik yang andal untuk menopang aktivitas industri, bisnis, dan rumah tangga. Perencanaan infrastruktur kendaraan listrik, kata dia, telah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PLN.
“PLN berkomitmen meningkatkan infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan. Pengguna EV kini dapat memanfaatkan berbagai fitur di aplikasi PLN Mobile, seperti Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, AntreEV untuk pemesanan antrean pengisian daya, serta Hotline Layanan SPKLU 24 jam,” jelasnya.
PLN juga mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai program insentif, baik untuk pengguna EV maupun penyedia infrastruktur pengisian daya, termasuk layanan Home Charging Services. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, pengisian daya di rumah tercatat menjadi pilihan utama, sementara SPKLU berperan penting di kawasan wisata dan jalur perjalanan jarak jauh.
Adi Priyanto menambahkan, dalam tiga tahun terakhir jumlah mobil listrik tumbuh rata-rata 2,5 kali setiap tahun. Hingga 2025, jumlah kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai sekitar 175 ribu unit, didorong oleh insentif pemerintah, semakin beragamnya pilihan merek, serta harga yang semakin kompetitif.
Di Bali, konsumsi energi kendaraan listrik didominasi oleh pengisian melalui home charger sebesar 55 persen atau sekitar 2,24 GWh, sedangkan SPKLU menyumbang 45 persen atau sekitar 1,82 GWh.
“Keseimbangan pengembangan home charger dan SPKLU menjadi kunci keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik di Bali, terutama sebagai daerah pariwisata dengan mobilitas tinggi,” pungkasnya. (*)