DENPASAR, INFODEWATA.COM – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia, Denpasar, Jumat (14/11). Pertemuan tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di seluruh daerah Bali.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, jajaran Forkopimda Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Kepala BPS Bali, serta seluruh anggota TPID se-Bali, Gubernur Koster menyampaikan bahwa situasi inflasi Bali masih dalam kategori terkendali. Meski demikian, ia menegaskan perlunya langkah antisipatif dan kerja sama yang lebih solid untuk menghadapi dinamika harga di akhir tahun.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, inflasi Bali pada Oktober 2025 berada di angka 2,61% (y-on-y), dengan inflasi bulanan 0,16% (m-to-m) dan inflasi tahun berjalan sebesar 1,79% (y-to-date). Kota Denpasar mencatat inflasi tertinggi mencapai 3,29%, sementara Kabupaten Badung menjadi daerah dengan inflasi terendah, yakni 1,65%.
Angka tersebut dinilai memerlukan perhatian serius, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif sesuai strategi 4K. Peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun disebut menjadi pemicu utama tekanan inflasi.
Gubernur Koster menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta pelaku usaha untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa upaya kolaboratif perlu terus ditingkatkan agar kondisi inflasi tetap terkendali.
Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga, ujarnya.
Pertemuan TPID ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan akhir tahun. (*)