DENPASAR, INFODEWATA.COM – Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (15/10). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dan mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda).
Dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Dalam rapat tersebut, empat fraksi menyampaikan pandangan umum, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra–PSI, dan Fraksi Demokrat–NasDem.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa Raperda APBD 2026 telah disusun berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan sejalan dengan visi pembangunan Bali yang berlandaskan nilai-nilai budaya. Fraksi ini juga mendukung penyertaan modal pada Perseroda PKB sebagai bentuk investasi sosial dan budaya untuk keberlanjutan pengembangan kebudayaan Bali.
Sementara Fraksi Golkar mengapresiasi penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai realistis dan terukur, namun menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini meminta Pemerintah Provinsi agar lebih berhati-hati dalam perencanaan investasi Perseroda PKB yang nilainya mencapai Rp1,4 triliun.
Fraksi Gerindra–PSI menyoroti pentingnya penyesuaian RAPBD 2026 dengan kebijakan fiskal nasional agar sinkron dengan arah pembangunan pusat. Selain itu, fraksi ini meminta adanya analisis investasi yang lebih mendalam terkait penyertaan modal pada Perseroda PKB untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosialnya bagi masyarakat Bali.
Sedangkan Fraksi Demokrat–NasDem memberikan dukungan penuh terhadap kedua Raperda tersebut. Fraksi ini menekankan perlunya optimalisasi PAD melalui peningkatan efisiensi sektor-sektor potensial, pengelolaan sampah yang lebih sistematis, serta peningkatan efektivitas layanan transportasi publik, khususnya Trans Metro Dewata, guna memperkuat mobilitas dan mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan dua Raperda strategis yang diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan Bali tahun 2026, baik dari aspek keuangan daerah maupun penguatan sektor kebudayaan melalui Perseroda PKB. (*)