DENPASAR, INFODEWATA.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mendukung langkah Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang tengah dihadapi Pulau Dewata, terutama masalah sampah, kemacetan, dan tata ruang. Pernyataan itu disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Green Infrastructure Initiative Waste Clean Up di kawasan Mangrove Batu Lumbang, Denpasar, Senin (13/10).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster memaparkan berbagai upaya yang telah dan terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menata ulang ekosistem lingkungan di pulau ini. “Selama ini sampah hanya ditumpuk, diangkut, dan dibuang sehingga menimbulkan gunungan sampah seperti di Suwung. Pola ini harus diubah,” tegas Koster.
Ia menjelaskan, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem menjadi persoalan krusial di Bali yang tidak bisa dilepaskan dari dampak aktivitas pariwisata. Sektor pariwisata memang berperan besar dalam menggerakkan ekonomi Bali, namun di sisi lain turut memberikan tekanan terhadap alam dan lingkungan.
Menanggapi hal itu, Menko AHY menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas inisiatif yang dilakukan Pemprov Bali. “Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang beberapa waktu lalu sudah datang ke kantor saya di Jakarta untuk membahas tiga isu penting di Bali, yakni tata ruang, kemacetan, dan sampah. Saya sepakat, ini adalah paradoks yang harus segera kita selesaikan bersama,” ujar AHY.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Bali kini tengah menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang melibatkan masyarakat dari tingkat rumah tangga hingga desa adat. Namun untuk kawasan perkotaan dan industri pariwisata, pengelolaan sampah akan mengarah pada pemanfaatan teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi energi sesuai arahan Pemerintah Pusat.
Gubernur Koster menegaskan, Pemprov Bali telah menyiapkan seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat, antara lain penyediaan lahan minimal lima hektare, memastikan kapasitas produksi sampah mencapai 1.000 ton per hari, hingga menyiapkan regulasi pendukung di tingkat daerah.
Menko AHY menilai langkah tersebut sudah berada di jalur yang tepat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar penanganan permasalahan lingkungan di Bali dapat berjalan efektif. “Penanganan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tangga hingga industri. Pemerintah Pusat siap berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menuntaskan persoalan di Bali,” tegas AHY.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, diharapkan program-program pengelolaan lingkungan yang dicanangkan Pemprov Bali dapat mempercepat terwujudnya Bali yang bersih, tertata, dan berkelanjutan. (*)