DENPASAR, INFODEWATA.COM – Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali menggelar Workshop Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintah pada Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi, baik secara langsung di Bali maupun melalui daring.
Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengelola komunikasi publik di tingkat pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Melalui kegiatan ini, peserta diajak menyusun strategi komunikasi yang terstruktur agar pesan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif kepada audiens yang tepat.
Selain pemaparan teori, kegiatan juga diisi dengan simulasi penyusunan strategi komunikasi berdasarkan isu atau program masing-masing instansi. Peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi, terutama ketika diminta menerapkan konsep komunikasi publik dalam studi kasus nyata di tempat mereka bekerja.
Sekretaris Diskominfos Provinsi Bali, Gusti Ngurah Kama Wijaya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat peran komunikasi publik. “Strategi komunikasi pemerintah harus mampu menjawab tantangan disinformasi serta meningkatkan literasi digital masyarakat,” ujarnya.
Praktisi sekaligus akademisi kehumasan, Fardila Astari, turut menyoroti pentingnya landasan yang kuat dalam membangun strategi komunikasi. “Strategi komunikasi pemerintah harus menjadi fondasi dalam pengelolaan komunikasi publik agar pesan efektif tersampaikan pada audiens yang tepat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Perencanaan Komunikasi Strategis, Ignatius Untung Sumarsono, menambahkan bahwa hasil dari workshop ini akan dijadikan panduan teknis. “Panduan ini nantinya dapat diterapkan untuk pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga,” bebernya.
Kegiatan ini disambut hangat oleh peserta sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem komunikasi publik di Indonesia. Melalui kolaborasi lintas instansi, workshop ini diharapkan mampu menciptakan sistem penyampaian informasi pemerintah yang lebih efektif, berbasis data, dan tepat sasaran. (*)